Koordinasi Dewan dan Eksekutif tentang Pendataan Warga Miskin

Realita di lapangan tidak seperti yang diharapkan, masyarakat tidak mengkritisi data masyarakat yang seharusnya tidak masuk data miskin, tetapi sebaliknya banyak masyarakat yang menambah usulan yang seharusnya tidak masuk data keluarga miskin padahal tidak sesuai indikator kemiskinan. Bahkan terdapat masyarakat yang memaksa dukuh, lurah untuk dapat masuk data keluarga miskin.

Pada Hari Senin, 18 Mei 2009, telah berlangsung rapat koordinasi antara eksekutif dan Komisi D DPRD Kab. Sleman membahas masalah uji publik pendataan warga miskin di Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh ketua Komisi D, H. Suwarno, BSc. Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan sekaligus mencari alternatif pemecahan masalah terkait dengan uji publik data keluarga miskin. Pihak Eksekutif diwakili oleh Kepala Dinas Nakersos, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Humas. Dalam rapat tersebut Kepala Dinas Nakersos KB, Drs.Kriswanto, M.Sc, mengemukakan permasalahan uji publik pendataan warga miskin di Kabupaten Sleman. Realita di lapangan tidak seperti yang diharapkan, masyarakat tidak mengkritisi data masyarakat yang seharusnya tidak masuk data miskin, tetapi sebaliknya banyak masyarakat yang menambah usulan yang seharusnya tidak masuk data keluarga miskin padahal tidak sesuai indikator kemiskinan. Bahkan terdapat masyarakat yang memaksa dukuh, lurah untuk dapat masuk data keluarga miskin. Selain itu itu banyak data kemiskinan sementara yang diuji publik tidak diinformasikan secara terbuka oleh para dukuh, tetapi hanya diinformasikan dan dibahas oleh beberapa pengurus RT,RW dan perwakilan masyarakat saja. Berbagai kendala tersebut telah menjadikan target waktu uji publik data warga miskin yang ditargetkan bulan Februari 2009 mundur hingga Mei 2009 ini. Hal ini dikarenakan permintaan para camat untuk mengadakan verifikasi ulang, agar data lebih valid. Dilaporkan oleh Kriswanto bahwa saat ini entry data hasil ujipublik sudah masuk dari 16 kecamatan. Satu-satunya kecamatan yang datanya tidak dapat dientry adalah kecamatan Depok, karena data yang dimasukkan tidak sesuai form yang ditentukan. Kondisi ini juga diakui oleh Huda Tri Yudiana, ST, anggota Komisi D DPRD Kab Sleman yang menyatakan bahwa memang masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak mau paham dengan mekanisme uji publik terkait dengan keinginan sebagian warga untuk mendapatkan bantuan meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori miskin. Namun demikian terhadap permasalahan ini, diminta eksekutif untuk segera memberikan kepastian siapa saja yang masuk data miskin kepada masyarakat. Sangat sulit untuk mewujudkan data miskin yang sempurna dan tidak mungkin menunggu data hingga sempurna. Oleh karena itu sangat diharapkan hasil pendataan segera di SK bupatikan dan Pemkab membentuk tim verifikator untuk meng-update data kemiskinan, selain untuk menyempurnakan data tersebut juga untuk mewadahi jika terjadi usulan-usulan baru. Terhadap usulan-usulan tersebut, eksekutif akan membahasnya dengan berkoordinasi dengan SKPD lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Intriati Yudatiningsih,M.Kes menyampaikan bahwa program jaminan kesehatan menjadi favorit masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berantusias untuk masuk dalam data miskin untuk mendapatkan program layanan kesehatan masyarakat secara gratis. Dalam masa transisi ini, sambil menunggu data keluarga miskin yang telah di SK-kan Bupati, pelayanan Jamkesmas dan Jamkesos tetap dilaksanakan dengan lancar. Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam data miskin tahun 2008, masih dapat dilayani dengan kartu keluarga miskin sementara. Kartu miskin sementara tersebut diterbitkan oleh Dinas nakesos KB atas usulan masyarakat sesuai dengan form pendataan keluarga miskin yang diujipublikkan. Kartu tersebut hanya memiliki masa berlaku 1 bulan (30 hari). Ditegaskan pula oleh Drg Intriati bahwa sejak tahun 2009 surat keterangan miskin dari lurah tidak dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan Jamkesos dan Jamkesmas. Intriati juga menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat penerima jamkesmas tetapi tidak tercantum dalam daftar data warga miskin sehingga jika nanti data warga miskin telah menjadi SK Bupati tahun 2009 maka yang dilayani untuk memperoleh jamkesmas hanya masyarakat miskin yang masuk dalam SK Bupati tersebut. Hal ini karena hanya data dalam sk tersebutlah yang akan dijadikan dasar dan acuan pemberian semua bentuk jaminan dan bantuan bagi warga miskin. Pada kesempatan tersebut drg Intriati menyampaikan bahwa langkah ujipublik data kemiskinan yang dilaksanakan pemkab Sleman sangat positif, karena Menteri Kesehatan pun juga meminta data-data kepesertaan Jamkesmas juga dipublisw. Sesuai Surat Edaran Menkes pada akhir bulan Januari 2009, Menkes meminta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan data kepesertaan program Jamkesmas dengan mengumumkan nama-nama peserta yang masuk data miskin melalui kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kabag Humas Endah Sri Widiastuti juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi permaslahan banyaknya masyarakat yang tidak miskin meminta dimasukan pada data kemiskinan perlu dilakukan edukasi pada masyarakat oleh semua aparat Pemkab dan jajaran anggota DPRD ketika turun ke lapangan. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa, data keluarga miskin hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi 14 kriteria kemiskinan. Jika masyarakat tidak masuk kriteria tersebut harus diberitahu bahwa yang bersangkutan tidak masuk kategori miskin dan bukan haknya untuk memperoleh fasilitas tersebut.* * *

( humas )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: